Indiekraf.com-Permasalahan kebocoran data warga negara Indonesia , nampaknya perlu ditangani lebih serius oleh pemerintah, pasalnya kebocoran data ini memiliki resiko yang yang cukup kompleks jika tidak tertangani dengan baik.
Apalagi beberapa hari yang lalu, publik Indonesia sedang ramai membicarakan tentang postingan gambar sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi yang diduga telah dibocorkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ramainya netizen Indonesia membicarakan kasus ini, pemerintah akhirnya mulai gerak cepat menelusuri darimana bocornya sertifikat vaksin Jokowi tersebut. Melalui siaran pers bersama dari Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah mengungkapkan jika akses terhadap sertifikat vaksinasi yang diduga milik Presiden Jokowi dilakukan melalui fitur pemeriksaan sertifkat vaksinasi di PeduliLindungi.
Baca juga:
“Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi,” menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dikutip dari teknologi.id.
Agar tidak terjadi kasus kebocoran lagi, pemerintah kemudian mengubah fungsi pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covd-19 di sistem PeduliLindungi. Kini parameternya menggunakan nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin, dan tidak menggunakan nomor HP lagi.
Dedy juga mengatakan sebagai cara peningkatan keamanan sistem Peduli Lindungi, pemerintah juga telah melakukan migrasi sistem ke Pusat Data Nasional pada 28 Agustus 2021 pukul 14:00 WIB. Pemindahan tersebut yaitu migrasi sistem, layanan aplikasi dan database aplikasi Peduli Lindungi. Migrasi sistem juga dilakukan termasuk Sistem Aplikasi SiLacak dan PCare.
