Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) menjadi ujung tombak di Kota Malang dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah dengan lima kecamatan ini. Pajak daerah menjadi salah satu penghasilan terbesar Kota Malang, karena memang Bhumi Arema ini minim dengan potensi sumber daya alam (SDA) layaknya daerah lain, seperti Kabupaten Malang dan Kota Wisata Batu.
Sehingga hampir di setiap tahunnya, BP2D memiliki tuntutan yang cukup tinggi, untuk bisa memenuhi pendapatan dari Pemerintah Kota Malang. Karena PAD yang dihasilkan Kota Malang, hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam berbagai bentuk, seperti perawatan fasilitas umum, pembangunan dan perawatan jalan, kesehatan dan juga pendidikan.
Dengan perkembangan zaman dan memasuki era revolusi industri 4.0, Kota Malang sendiri dituntut untuk bisa terus melangkah maju dan mengikuti kemajuan teknologi yang bergerak cepat. Hal ini terwujud dalam wacana Pemkot Malang untuk bisa mewujudkan kota nya menjadi ‘kota cerdas’ atau biasa disebut smart city.
Definisi smart city sendiri memang cukup luas dan untuk masing – masing kota akan memiliki ciri khas tersendiri. Namun salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari karakter smart city di kebanyakan kota, adalah pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kepada publik. Begitu juga dengan keterbukaan dan transparansi pemerintah atas kebijakan dan dana, yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat sebagai informasi.
Menariknya, rupanya keinginan Pemkot Malang ini ternyata sudah langsung mendapat respon dari BP2D. Bahkan, badan yang dikepalai oleh Ade Herawanto ini sudah memulai gebrakan pemanfaatan teknologi sejak 2015 yang lalu, dan terus berkembang di era revolusi industri 4.0 ini.
Lalu apa saja ya, terobosan yang sudah, masih dan akan diterapkan BP2D terkait dengan bagaimana mereka mengaplikasikan smart city dalam sistem mereka untuk bisa melakukan pengumpulan dan sosialisasi pajak daerah?
Berikut adalah uraiannya, seperti kami rangkum dari buku rilisan BP2D berjudul ’44 Jurus Inovasi Pajak Daerah Kota Malang’ :
-
Pajak Online
Sejak tahun 2015, ternyata BP2D yang kala itu masih bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, sudah membuat sebuah terobosan besar di level perpajakan daerah. Pada saat itu, penerapan pajak online merupakan yang pertama di Indonesia.
Pajak Online sendiri merupakan, sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang bisa dilakukan secara daring. Karenanya, dengan sistem ini pajak akan sangat sulit untuk dimanipulasi. Dengan sistem yang juga disebut dengan e-tax ini, kegiatan transaksi dari wajib pajak kepada petugas pajak bisa langsung terdeteksi.
“Para wajib pajak tidak bisa memanipulasi pajak yang harus dibayarkan, karena semua sudah dihitung otomatis oleh sistem,” kata Kepala BP2D Ade Herawanto.
Selain itu, pajak online juga memiliki sistem yang dinamai case management system (CMS), dengan sistem ini, maka setiap wajib pajak bisa menghitung langsung berapa besaran pajak yang harus dibayar melalui daring. Sistem ini sudah disesuaikan dengan objek pajak yang ada. Misal restoran, atau juga rumah kost.
Sistem terbuka dan terintegrasi seperti ini merupakan salah satu karakter dari penerapan teknologi dalam proses menuju smart city, atau kota cerdas.
