Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memberikan pernyataan bahwa, subsidi dan dorongan kepada pelaku ekonomi kreatif sudah tersu berjalan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pendanaan di lini infrastruktur. Namun jika dikomparasi dengan negara lain di Asia, seperti Korea Selatan (Korsel), alokasi bantuan untuk industri kreatif dinilai masih minim.
Seperti dilansir dari katadata.co.id, Wakil kepala Bekraf Ricky J. Pesik membeberkan, demi bisa mendapatkan formulasi terbaik untuk mengembangkan industri kreatif, Indonesia perlu mencari refrensi dari negara yang industri dan ekonomi kreatifnya sudah terakselerasi dengan baik. Salah satunya adalah Korsel.
“Walau kalau dibandingkan Korsel, kita belum sebanding dalam memberi subsidi. Karena masalah jumlah anggaran dan berbagai ketentuan penyaluran APBN ke publik,” tuturnya.
Negeri Gingseng ini menurut Ricky bisa jadi acuan yang pas untuk Indonesia dalam arah pengembangan industri kreatif. Negara yang terkenal dengan girls band nya ini sudah mulai menyulit ekonomi kreatifnya sejak puluhan tahun lalu, tepatnya pada 1994.
Presiden yang menjabat kala itu Kim Young-sam mengatakan siap bersaing dengan dunia, melalui bidang ekonomi baru. Selanjutnya, kebijakan tersebut diakselerasi pada 2001 oleh Presiden Kim Dae-jung dengan memasukkan pariwisata model baru (modern) sebagai bagian dari kekuatan ekonomi baru tersebut.
Hal tersebut diwujudkan dalam sebuah budaya Korea (K-Pop) yang diteruskan dan di difrensiasi dalam berbagai kegiatan dan aktivasi industri, bisnis kreatif dan wisata.
Bahkan pemerintah Korsel memiliki anggaran khusus hanya untuk mensuport K-Pop agar terus berkembang. Pada tahun 2000 yang lalu angkanya sudah mencapai USD 900 juta, dan jumlah ini terus berkembang, hingga pada 2016 mencapau USD 7,5 miliar.
“Benchmark (Korsel) bisa saja. Insentif dari pemerintah, kalau yang di dalam wilayah kerja Bekraf, subsidi bisa ditemukan dalam berbagai bentuk bantuan langsung ke pelaku bisnis kreatif,” tutur Ricky.
Cara Bekraf menyalurkan bantuan pemerintah (banper) kepada para pelaku ekonomi dan industri kreatif, tidak langsung dalam bentuk pendanaan langsung. Namun dikelelola dalam model penyaluran anggaran program yang dikelola Deputi Infrastruktur.
Diwujudkan dalam bentuk barang, dan bersifat stimultan, banper ini berbentuk dalam tiga wujud bantuan. Yaiti, fasilitas revitalisasi, infrastruktur fisik, sarana ruang kreatif, dan terakhir teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Di tahun2018 kemarin, banper revitalisasi infrastruktur untuk industri kreatif sudah terealisasi Rp 13 miliar, yang dibagi kepada 11 penerima bantuan. Sarana Rp 14 miliar untuk 25 penerima. Sementara TIK sudah tersalur sebanyak Rp 14 miliar bagi 18 penerima.
“Kalau bicara kebutuhan insentif untuk pelaku ekraf (ekonomi kreatif) cukup kompleks. Ini mengingat setiap subsektor dan setiap skala usaha memiliki kebutuhan yang cukup berbeda,” ujar Ricky.
Selain sarana dan fasilitas banper, bentuk dukungan lain yang ditunjukkan oleh Bekraf di sektor ekonomi dan industri kreatif adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut terwujud dalam draf Undang -undang Ekonomi Kreatif yang ditargetkan bisa tuntas akhir tahun 2019 ini. Dalam pasal 18, disebutkan, pelaku ekonomi kreatif nantinya wajib memenuhi standar kompetensi, bergantung kepada persyaratan subsektor melalui sertifikasi profesi.
