Indiekraf.com – Ada kabar baik untuk kalian para pelaku usaha! Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa pemerintah kini tak akan melakukan diskriminasi dalam penyaluran Banpres. Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan pada pelaku usaha sebanyak Rp 2,4 juta.
Menurut Teten, bantuan tersebut bisa dinikmati oleh penjual daring atau penjual e-commerce juga! Namun, ada syaratnya lho. Kamu bisa mendapatkan bantuan ini dengan cuma-cuma apabila kamu belum pernah melakukan pinjaman ke bank selama bisnismu berlangsung. Teten juga menambahkan bahwa untuk pedagang online, cukup menyerahkan KTP dan nomor surat keterangan usaha (SKU) untuk pedagang yang ada di luar domisili KTP untuk bisa mendapat bantuan ini.
Baca Juga Gara – Gara Logo, Perusahaan Ini Digugat Apple, Emangnya Kenapa?
EsSUSU Suguhkan Sensasi Unik dari Segarnya Minuman Es Susu
Teten memaparkan hal ini lewat diskusi daring yang bertajuk ‘Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah’ pada Jumat (4/9) lalu. “Tidak dibatasi online atau offline, batasannya usaha mikro yang belum pernah pinjaman ke bank. Syaratnya KTP dan SKU kalau tinggal di luar domisili KTP, sesederhana itu,” ucapnya. Ia juga mengatakan bahwa semenjak program ini diluncurkan di 24 Agustus lalu, realisasi penyerapan telah mencapai 61 persen dari daftar isian pelaksana anggaran (DIPA). Nominalnya pun mencapai Rp 22 triliun.
Di tahap awal, rencananya bantuan akan diberikan ke 9,1 juta pelaku UMKM. Namun, ternyata antusiasme masyarakat terhadap ‘modal cuma-cuma’ dari pemerintah ini membuat anggaran bisa saja ditambahkan. Hal ini tentu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat khususnya pelaku usaha yang membutuhkan.
Tak hanya iru, beberapa program masih ada yang pada realisasinya masih minim, salah satunya adalah subsidi bunga kredit UMKM. Dari total pagu program tersebut yang mencapai Rp 35 triliun, bahkan kini hanya terserap sebesar Rp 3 triliun. “Sekarang yang unbankable diberikan Rp22 triliun dan kemungkinan terus ditambah sampai penerimanya 15 juta orang.” ucap Teten. Ia menambahkan, “Kami optimis karena beberapa anggaran yang terutama subsidi bunga yang estimasinya terlalu besar, sehingga penyerapannya rendah bisa dialihkan untuk UMKM,”.
