Beberapa waktu lalu, sempat beredar kabar bahwa India mengklaim aplikasi TikTok sebagai aplikasi yang diharamkan. Hal itu diumumkan oleh pemerintah India karena sebab privasi. Menyusul berita tersebut, TikTok akhirnya menonaktifkan layanannya di negara tersebut per 2 Juli 2020 lalu. Dengan adanya pemberitaan tersebut, bagaimana kira-kira nasib TikTok Indonesia dalam menanggapi isu data privasi penggunanya?
TikTok Indonesia akhirnya angkat bicara. Mereka mengatakan bahwa keamanan dari data penggunanya merupakan prioritas. Angga Anugrah Putra, selaku Head of Content and User Operation dari TikTok Indonesia memberikan pernyataan. Dilansir dari CNN Indonesia, Angga menyebutkan bahwa aplikasi yang sedang naik daun di Indonesia ini tak pernah menyalahgunakan atau memberikan data pengguna kepada pihak lain, termasuk ke negara China.
Baca Juga 3 Tools Gratis Untuk Desain User Interface
Membuat Landing Page Bisnis Pakai Carrd, Bisa Banget!
Ia menanggapi hal ini karena isu – isu yang beredar di luar hingga dalam negeri tentang keamanan data privasi, dimana dirumorkan data tersebut diserahkan ke China. Bahkan saat ini tak hanya India melarang adanya aplikasi tersebut. Amerika Serikat saat ini digadang berencana untuk melarang penggunaan aplikasi tersebut di negaranya.
Angga kembali menyebutkan, “Ada banyak informasi yang tidak benar terkait itu (penyalahgunaan data pengguna TikTok). Pernyataan kami, keamanan dan kenyamanan pengguna ini prioritas kami”. Hal itu ia sampaikan pada diskusi virtual yang diselenggarakan di 29 Juli 2020 kemarin. Ia juga mengatakan bahwa semua kendali ada pada tangan pengguna, dan TikTok selalu patuh dengan pemerintah lokal, termasuk Indonesia.
Meski begitu, Angga tetap menyarankan kepada pengguna agar aktif melakukan pembaruan aplikasi tersebut. Hal itu disarankan untuk meminimalisir hal negatif yang bisa terjadi pada pengguna.
Sebelumnya, TikTok Australia juga membantah isu yang ada terkait pengiriman data ke China. Aplikasi ini dituduh mengambil data miliki hampir 1 miliar penggunanya yang 1,6 Juta diantaranya merupakan pengguna dari Australia. Ada juga rumor yang beredar bahwa aplikasi yang telah ada sejak tahun 2016 ini memberikan data penggunanya ke Partai Komunis China.
