Indiekraf.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, telah resmi meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) bernama INA Digital. Peresmian ini dilaksanakan Senin, 27 Mei 2024 di Istana Negara, Jakarta, saat acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
Dalam acara ini, Presiden RI menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan malah memperlambat atau mempersulit masyarakat.
“Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” ucap Presiden RI, dikutip dari website resmi presidenri.go.id.
Lebih lanjut, Presiden RI menyoroti adanya lebih dari 27 ribu platform aplikasi di level pemerintahan pusat atau daerah yang tidak saling berintegrasi. Oleh karena itu supaya layanan publik lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien, maka dibuatkan digitalisasi sistem pelayanan publik yaitu INA Digital. INA Digital ini nantinya akan berperan sebagai akselerator integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.
“Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan,” ujar Presiden RI.
Dalam mendukung hal ini, Presiden RI menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk berhenti membuat platform aplikasi baru per tahun 2024. Dikutip dari ANTARA, dengan adanya INA Digital dalam mengintegrasi platform layanan publik seperti ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp.6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!”, kata Presiden RI.
Lanjutnya, “di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi.”
Selain itu Presiden RI juga menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Presiden RI menuturkan bahwa negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik atau mindset lama yang dapat menghambat efisiensi.
“Tidak boleh lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tegas Presiden RI.
Dalam acara ini beberapa jajaran pemerintahan juga turut mendampingi Presiden RI, seperti Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Agung.
Dikabarkan oleh menpan.go.id, INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi bentuk perbaikan layanan masyarakat agar bisa tepat sasaran dengan proses bisnis yang lebih terpadu, transparan, dan terukur.
Di tahap awal, INA Digital akan berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, diantaranya adalah sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.
Tentang INA Digital
INA Digital, bagian dari PERURI, adalah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. INA Digital diresmikan Presiden RI pada 27 Mei 2024, sesuai amanat Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Sumber: presidenri.go.id, menpan.go.id, antaranews.com
